Latar Belakang

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas usmberdaya manusia pertanian. SMK-PP Negeri Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Sedang fungsi dari SPP adalah mendidik calon teknisi menengah pertanian yang berkualitas dan mampu mandiri dalam semua aspek dunia kerja dan dunia usaha di bidang pertanian, dan sebagai salah satu sentra pembangunan pertanian. Nomenklatur SPP menjadi SMK-PP Negeri Kupang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang organisasi dan tata kerja SMK-PP Negeri. Sehingga penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian berpedoman pada kesepakatan bersama antara Menteri Pertanian dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 31 Juli 2008 dan Naskah Kerjasama Teknis antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dengan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 5 November 2009 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Menegah Kejuruan Pertanian di SPP. Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 khususnya pada Bab XVI pasal 57 menerangkan bahwa evaluasi pendidikan dilaksanakan untuk semua jenjang, sistem dan jenis pendidikan, sehingga telah dilakukan Naskah Kerjasama (MoU) antara Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Nasional untuk pendidikan menengah kejuruan pada SPP dengan nomor : 1018/Kpts/HM.220/7/2008. Sehubungan dengan perihal di atas maka melalui surat Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian Nomor 273/Kp.430/J.2/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan di SPP Tahun 2010 dimana salah satu butir kegiatannya yaitu tentang Ujian Akhir bagi siswa SPP diharuskan mengikuti Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sehingga penyesuaian Nomenklatur SPP harus menjadi SMK-PP sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian No 122/TU.220/J.2/2/2010 tanggal 5 Februari 2010.